hrd

Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera adalah program yang digalakkan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau. Kini melalui PP 21/ 2024 pemerintah mewajibkan Tapera bagi seluruh pekerja di Indonesia, termasuk PNS, pegawai swasta, dan pekerja mandiri. Selanjutnya, karena ini merupakan suatu program tabungan, bagaimana syarat pencairan Tapera? Simak artikel

Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menjadi bahan diskusi hangat di tengah masyarakat. Respon yang bervariasi pun bermunculan, terutama menjelang tenggat waktu pendaftaran kepesertaan Tapera pada tahun 2027. Banyak dari anggota masyarakat yang meresahkan mengenai adanya tambahan potongan iuran bagi pekerja. Namun karena pelaksanaan Tapera telah secara resmi termaktub dalam undang-undang, ada baiknya bila kita mempersiapkan diri.

Disahkannya Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA) oleh DPR dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu membawa banyak keuntungan bagi para pekerja wanita di Indonesia. Cuti melahirkan hingga 6 bulan misalnya, merupakan salah satu aturan UU KIA yang paling banyak dibicarakan belakangan ini. Selain itu, suami atau ayah juga dapat memperoleh cuti ayah saat ibu

UU KIA resmi disahkan oleh DPR dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa, 4 Juni 2024. Pengesahan RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan menjadi UU KIA ini disambut baik oleh masyarakat, terutama pekerja wanita. Salah satu aturan yang paling dibicarakan adalah adanya cuti melahirkan 6 bulan bagi ibu yang melahirkan.

Selasa, 4 Juni 2024 lalu, DPR resmi mengesahkan Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA) dalam rapat paripurna DPR RI. UU KIA 2024 ini telah menjadi wacana selama beberapa lama, sejak awal RUU KIA diajukan pada tahun 2022. Saat akhirnya diresmikan, undang-undang ini memberi angin segar bagi para pekerja wanita di Indonesia. Karena dengan adanya

Sejak aturan terbaru Tapera diumumkan pada 20 Mei 2024 lalu, kegaduhan pun terjadi dalam masyarakat mengenai peraturan ini. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 sebagai perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera ini memang langsung menjadi bahan pembicaraan hangat. Tampaknya, kekhawatiran para pekerja di Indonesia adalah bila besaran pemotongan gaji untuk