Demo
Demo

pajak

Aturan Pajak THR 2026: Ketentuan, Tarif, dan Cara Hitungnya

Tinggalkan Komentar / Regulasi Pemerintah /

Momen THR-an jelang Lebaran mungkin adalah hal yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia, khususnya kaum pekerja. Dana dari THR dapat digunakan untuk berbagai keperluan saat perayaan hari Lebaran. Namun tak banyak pekerja yang tahu bahwa THR juga dikenai pajak. Bahkan, beberapa orang kemudian beranggapan bahwa pajak tersebut lebih besar dari PPh pada gajian bulanannya. Itulah […]

Aturan Pajak THR 2026: Ketentuan, Tarif, dan Cara Hitungnya Read More »

Hitung Otomatis PPh 21 untuk Pekerja Lepas dengan Gaji.id

Tinggalkan Komentar / Pajak /

Pekerja lepas atau freelancer adalah seseorang yang bekerja secara independen, tidak terikat hubungan kerja jangka panjang dengan pemberi kerja. Mereka biasanya bekerja berdasarkan kontrak proyek atau kesepakatan jangka waktu tertentu, bukan sebagai karyawan tetap. Mengenai gaji, mereka menerima bayaran harian, borongan, atau satuan, tergantung perjanjian kerja yang disepakati dengan perusahaan pemberi kerja. Akibat dari struktur

Hitung Otomatis PPh 21 untuk Pekerja Lepas dengan Gaji.id Read More »

8 Manfaat Coretax untuk Badan Usaha

Tinggalkan Komentar / Artikel, General HR, Pajak, Regulasi Pemerintah /

Coretax menjadi istilah yang cukup sering kita dengar belakangan ini. Coretax adalah sistem inti administrasi perpajakan yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai bagian dari upaya reformasi perpajakan di Indonesia. Sistem ini bertujuan untuk memodernisasi dan mengintegrasikan seluruh administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak hingga pembayaran dan pelaporan pajak. Resmi beroperasi pada Januari 2025,

8 Manfaat Coretax untuk Badan Usaha Read More »

Ini 8 Manfaat Coretax bagi Wajib Pajak

Tinggalkan Komentar / Artikel, Karyawan, Pajak, Regulasi Pemerintah /

Hadirnya Coretax mungkin menjadi terobosan terbesar dalam dunia perpajakan di Indonesia. Coretax sebenarnya adalah nama yang diberikan pada Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP). Sistem ini dibangun oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai bentuk pembaharuan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Diharapkan berfungsi optimal mulai Januari 2025, Coretax mengintegrasikan seluruh layanan perpajakan ke dalam satu

Ini 8 Manfaat Coretax bagi Wajib Pajak Read More »

Apa Itu Coretax: Sistem Pajak Baru yang Berlaku Mulai 2025

Tinggalkan Komentar / Artikel, Pajak, Regulasi Pemerintah /

Coretax adalah nama dari Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Coretax dirancang untuk memodernisasi dan mengintegrasikan berbagai layanan perpajakan di Indonesia. Sistem Coretax mulai diterapkan pada Januari 2025 setelah melalui proses pembangunan selama enam tahun terakhir. Artikel ini akan menyajikan bahasan lengkap mengenai apa itu Coretax, termasuk latar belakang,

Apa Itu Coretax: Sistem Pajak Baru yang Berlaku Mulai 2025 Read More »

Siapa yang Tidak Wajib Ikut Tapera? Ini Kriterianya.

Tinggalkan Komentar / Artikel, Regulasi Pemerintah /

Isu Tapera telah menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat sejak tahun 2024 lalu. Tapera atau Tabungan Perumahan Rakyat adalah program pemerintah yang dirancang untuk membantu masyarakat memiliki rumah layak melalui mekanisme tabungan. Tapera bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan bagi pembiayaan perumahan. Dengan demikian, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan rumah yang

Siapa yang Tidak Wajib Ikut Tapera? Ini Kriterianya. Read More »

PPN 12 Persen Batal, Apa Dampaknya bagi Perusahaan?

Tinggalkan Komentar / Artikel, General HR, Regulasi Pemerintah /

Sebuah kabar baik diumumkan pemerintah beberapa waktu lalu. Kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen yang rencananya diberlakukan pada tahun 2025 telah dibatalkan. Keputusan ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada akhir Desember 2024. Prabowo menegaskan bahwa mulai tahun 2025, PPN 12 persen hanya akan dikenakan pada barang dan jasa yang tergolong mewah saja. Yang

PPN 12 Persen Batal, Apa Dampaknya bagi Perusahaan? Read More »

Tes Kraepelin

PPN 12 Persen bagi UMKM: Dampak Negatif dan Mitigasinya

Tinggalkan Komentar / Artikel, General HR, Keuangan, Pajak, Regulasi Pemerintah /

Seperti diumumkan beberapa waktu lalu, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun 2025. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan penerimaan negara untuk mendukung pembangunan nasional. Namun kenaikan PPN menimbulkan kekhawatiran, terutama di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Banyak orang tidak menyadari bahwa UMKM adalah tulang punggung perekonomian

PPN 12 Persen bagi UMKM: Dampak Negatif dan Mitigasinya Read More »

Dampak Kenaikan PPN 12 Persen bagi Perusahaan

Tinggalkan Komentar / Artikel, General HR, Pajak, Regulasi Pemerintah /

Pemerintah Indonesia resmi melanjutkan rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dan mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat. Namun, kenaikan tarif PPN disinyalir dapat menimbulkan dampak serius

Dampak Kenaikan PPN 12 Persen bagi Perusahaan Read More »

Dampak Kenaikan PPN 12 Persen bagi Korban PHK

Tinggalkan Komentar / Artikel, General HR, Pajak, Regulasi Pemerintah /

Pemerintah Indonesia akan menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kenaikan ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan mendukung berbagai program pembangunan. Meski demikian, kenaikan PPN ini menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap daya beli masyarakat

Dampak Kenaikan PPN 12 Persen bagi Korban PHK Read More »

Scroll to Top