Istilah UMR dan UMK masih sering digunakan ketika membahas standar upah pekerja di suatu daerah. Padahal, keduanya tidak sepenuhnya sama dan istilah UMR sendiri sudah tidak digunakan secara resmi dalam sistem pengupahan saat ini.
Bagi perusahaan, memahami perbedaan UMR dan UMK penting agar kebijakan pengupahan dan pengelolaan payroll dapat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
Lantas, apa yang membedakan keduanya dan istilah mana yang seharusnya menjadi acuan?
UMR dan UMK, Apakah Sebenarnya Sama?
Secara sederhana, UMR dan UMK sering dianggap sama karena keduanya digunakan untuk menyebut standar upah minimum di suatu wilayah.
Namun, UMR bukan lagi istilah resmi yang digunakan dalam regulasi pengupahan saat ini. Istilah yang digunakan sekarang adalah UMP untuk tingkat provinsi dan UMK untuk tingkat kabupaten/kota.
Lantas, bagaimana hubungan antara UMR dan UMK sebenarnya?
1. UMR Merupakan Istilah Lama
UMR merupakan singkatan dari Upah Minimum Regional, yaitu istilah yang dahulu digunakan untuk menyebut upah minimum berdasarkan wilayah.
Istilah ini masih populer di masyarakat, tetapi sudah tidak menjadi nomenklatur resmi dalam sistem pengupahan saat ini.
2. UMK Merupakan Istilah Resmi untuk Kabupaten/Kota
UMK atau Upah Minimum Kabupaten/Kota merupakan istilah resmi yang digunakan untuk menyebut upah minimum pada tingkat kabupaten atau kota.
UMK berlaku secara spesifik di wilayah kabupaten/kota yang telah memenuhi ketentuan untuk menetapkan UMK.
Baca Juga: Jenis-Jenis Sistem Upah yang Berlaku di Indonesia
3. UMR dan UMK Sering Digunakan untuk Maksud yang Sama
Dalam percakapan sehari-hari, istilah UMR masih sering digunakan untuk menyebut upah minimum suatu daerah. Karena itu, ketika seseorang mencari “UMR daerah X”, yang dimaksud dapat berupa UMP maupun UMK, tergantung wilayah yang dibicarakan.
Jadi, UMR dan UMK dapat dianggap sama dalam konteks penggunaan sehari-hari, tetapi keduanya tidak sama jika dilihat dari istilah resmi dalam regulasi.
4. Istilah UMR Sudah Digantikan dalam Regulasi
Sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000, nomenklatur UMR mengalami perubahan.
Istilah UMR Tingkat I berubah menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP), sedangkan UMR Tingkat II berubah menjadi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
Apa Perbedaan UMP dan UMK?
Setelah mengetahui bahwa UMR merupakan istilah lama, pembahasan berikutnya dapat diarahkan pada perbedaan UMK dan UMP sebagai istilah resmi yang digunakan dalam sistem pengupahan.
Perbedaannya terutama dapat dilihat dari cakupan wilayah, mekanisme penetapan, hingga penggunaannya dalam administrasi perusahaan.
1. Berdasarkan Cakupan Wilayah
Perbedaan paling mendasar antara UMP dan UMK adalah cakupan wilayah penerapannya.
- UMP (Upah Minimum Provinsi) berlaku pada tingkat provinsi.
- UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) berlaku pada tingkat kabupaten/kota.
Artinya, UMP dapat menjadi standar gaji pada tingkat provinsi, sedangkan UMK lebih spesifik untuk kabupaten atau kota tertentu.
Baca Juga: Gaji Prorate: Rumus, Cara dan Contoh Menghitungnya!
2. Berdasarkan Mekanisme Penetapannya
UMK dan UMP ditetapkan oleh gubernur, tetapi proses pengusulannya memiliki mekanisme yang berbeda.
- UMP melibatkan dewan pengupahan provinsi dalam proses penghitungan dan rekomendasi.
- UMK melibatkan dewan pengupahan kabupaten/kota serta pemerintah daerah kabupaten/kota sebelum ditetapkan oleh gubernur sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Berdasarkan Besaran Upah Minimum
Besaran UMP berlaku sebagai standar upah minimum pada tingkat provinsi, sedangkan UMK dapat memiliki nilai yang berbeda untuk setiap kabupaten/kota.
Perbedaan nilai tersebut memungkinkan standar upah minimum mempertimbangkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan pada wilayah yang lebih spesifik.
4. UMK Tidak Boleh Lebih Rendah dari UMP
UMK yang ditetapkan untuk suatu kabupaten/kota tidak boleh lebih rendah dari UMP yang berlaku di provinsi tersebut.
Ketentuan ini menegaskan bahwa ketika UMK ditetapkan, nilainya harus berada di atas UMP provinsi sebagai standar minimum pada wilayah yang lebih spesifik.
Ketentuan mengenai penetapan UMK setelah UMP serta batas nilainya diatur dalam ketentuan pengupahan.
Sebagai contoh, apabila suatu provinsi memiliki UMP sebesar Rp3.000.000, UMK kabupaten/kota di provinsi tersebut tidak dapat ditetapkan di bawah angka tersebut.
Namun, tidak semua kabupaten/kota wajib memiliki UMK; apabila suatu kabupaten/kota belum memiliki UMK, UMP menjadi acuan yang berlaku.
Daftar UMP 2026 di 38 Provinsi
Berikut daftar UMP 2026 yang berlaku mulai 1 Januari 2026 berdasarkan Kemnaker (Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia):
| No. | Provinsi | UMP 2026 |
|---|---|---|
| 1 | Aceh | Rp3.932.552 |
| 2 | Sumatera Utara | Rp3.228.949 |
| 3 | Sumatera Barat | Rp3.182.955 |
| 4 | Riau | Rp3.780.495 |
| 5 | Jambi | Rp3.471.497 |
| 6 | Sumatera Selatan | Rp3.942.963 |
| 7 | Bengkulu | Rp2.827.250 |
| 8 | Lampung | Rp3.047.734 |
| 9 | Kepulauan Bangka Belitung | Rp4.035.000 |
| 10 | Kepulauan Riau | Rp3.879.520 |
| 11 | DKI Jakarta | Rp5.729.876 |
| 12 | Jawa Barat | Rp2.317.601 |
| 13 | Jawa Tengah | Rp2.327.386,07 |
| 14 | DI Yogyakarta | Rp2.417.495 |
| 15 | Jawa Timur | Rp2.446.880 |
| 16 | Banten | Rp3.100.881,40 |
| 17 | Bali | Rp3.207.459 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | Rp2.673.861 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | Rp2.455.898 |
| 20 | Kalimantan Barat | Rp3.054.552 |
| 21 | Kalimantan Tengah | Rp3.686.138 |
| 22 | Kalimantan Selatan | Rp3.725.000 |
| 23 | Kalimantan Timur | Rp3.762.431 |
| 24 | Kalimantan Utara | Rp3.775.243 |
| 25 | Sulawesi Utara | Rp4.002.630 |
| 26 | Sulawesi Tengah | Rp3.179.565 |
| 27 | Sulawesi Selatan | Rp3.921.088 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | Rp3.306.496,18 |
| 29 | Gorontalo | Rp3.405.144 |
| 30 | Sulawesi Barat | Rp3.315.934 |
| 31 | Maluku | Rp3.334.490 |
| 32 | Maluku Utara | Rp3.510.240 |
| 33 | Papua Barat | Rp3.841.000 |
| 34 | Papua | Rp4.436.283 |
| 35 | Papua Tengah | Rp4.285.848 |
| 36 | Papua Pegunungan | Rp4.508.714 |
| 37 | Papua Selatan | Rp4.508.100 |
| 38 | Papua Barat Daya | Rp3.766.000 |
Faktor Penentu Upah Minimum
Besaran upah minimum yang berlaku tidak hanya ditentukan berdasarkan satu indikator. Regulasi terbaru menetapkan sejumlah variabel yang menjadi bagian dari proses penyesuaiannya.
Beberapa faktor tersebut meliputi:
1. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu variabel dalam formula penyesuaian upah minimum. Untuk provinsi maupun kabupaten/kota, data pertumbuhan ekonomi bersumber dari perhitungan statistik yang ditentukan dalam regulasi.
2. Inflasi
Inflasi juga diperhitungkan dalam penyesuaian upah minimum. Dalam PP Nomor 49 Tahun 2025, inflasi yang digunakan merupakan inflasi provinsi yang dihitung berdasarkan perubahan indeks harga konsumen pada periode yang telah ditentukan.
3. Kebutuhan Hidup Layak
Kebutuhan hidup layak menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan indeks tertentu. Konsep ini mengacu pada standar kebutuhan pekerja dan keluarganya dalam satu bulan untuk dapat hidup secara layak.
4. Kondisi Ketenagakerjaan
Penetapan upah minimum secara keseluruhan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Dengan demikian, perubahan kondisi ekonomi daerah dapat menjadi bagian dari pertimbangan dalam penyesuaian upah minimum.
Baca Juga: Dampak Sistem Payroll Tidak Optimal bagi Perusahaan
Mengapa Perusahaan Perlu Memahami Perbedaan Upah Minimum?
Pemahaman mengenai perbedaan UMR dan UMK bukan sekadar persoalan istilah. Bagi perusahaan, ketepatan memahami ketentuan upah minimum dapat berkaitan langsung dengan pengelolaan karyawan dan kepatuhan terhadap regulasi. Beberapa alasannya adalah:
- Memastikan kepatuhan terhadap ketentuan pengupahan, terutama ketika terdapat perubahan regulasi.
- Mengurangi risiko kesalahan dalam pengelolaan payroll, khususnya bagi perusahaan yang memiliki karyawan di berbagai wilayah.
- Memastikan data lokasi kerja karyawan tercatat dengan tepat, sehingga acuan upah minimum yang digunakan sesuai dengan wilayahnya.
- Membantu menyusun anggaran tenaga kerja, terutama ketika terdapat perubahan upah minimum setiap tahun.
- Mendukung penerapan struktur dan skala upah yang mempertimbangkan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. PP Nomor 49 Tahun 2025 menegaskan kewajiban perusahaan untuk menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut.
- Meningkatkan akurasi administrasi kepegawaian, karena data karyawan, jabatan, dan pengupahan dapat dikelola secara lebih terstruktur.
Optimalkan Pengelolaan HR dan Payroll dengan Software HRIS Gaji.id
Perubahan regulasi pengupahan dapat menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi perusahaan yang memiliki banyak karyawan atau menjalankan operasional di berbagai wilayah. Kesalahan memahami istilah, memperbarui ketentuan, atau mengelola data karyawan dapat membuat pekerjaan HR semakin kompleks.
Anda tidak harus menghadapi seluruh proses tersebut secara manual. Gaji.id berkomitmen membantu para HR di Indonesia dalam mengoptimalkan penggunaan software HRIS, dengan fitur yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan serta dukungan dalam penggunaannya.
Gaji.id mendukung berbagai kebutuhan pengelolaan SDM melalui:
- Payroll
- Absensi
- Employee Self Service
- Personalia
- Rekrutmen
- Task Appraisal
- Performance Management
Jika Anda ingin mengoptimalkan pengelolaan HR melalui sistem yang terintegrasi, hubungi tim Gaji.id dan jadwalkan demo untuk mengetahui solusi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan Anda.
FAQ
Apakah UMR dan UMK itu sama?
Tidak dalam konteks istilah resmi. UMR merupakan istilah lama yang masih banyak digunakan dalam percakapan sehari-hari, sedangkan UMK merupakan istilah resmi untuk upah minimum tingkat kabupaten/kota. Istilah resmi yang digunakan saat ini adalah UMP dan UMK.
Apakah UMK boleh lebih rendah dari UMP?
Tidak. UMK yang ditetapkan harus lebih tinggi dari UMP provinsi yang berlaku. Jika suatu kabupaten/kota belum memiliki UMK, UMP menjadi upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah untuk wilayah tersebut.
Apa perbedaan UMP dan UMK?
UMP berlaku pada tingkat provinsi, sedangkan UMK berlaku pada kabupaten atau kota tertentu. UMP menjadi standar minimum yang berlaku di tingkat provinsi, sementara UMK memiliki cakupan wilayah yang lebih spesifik sehingga nilainya dapat berbeda antara satu kabupaten/kota dan wilayah lainnya dalam provinsi yang sama.
Siapa yang menetapkan UMP dan UMK?
UMP dan UMK ditetapkan oleh gubernur melalui keputusan gubernur. Dalam prosesnya, dewan pengupahan provinsi berperan dalam penghitungan dan rekomendasi UMP, sedangkan penghitungan UMK dilakukan oleh dewan pengupahan kabupaten/kota untuk kemudian disampaikan melalui mekanisme yang ditentukan regulasi.
Berapa UMP Jakarta pada 2026?
UMP DKI Jakarta tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp5.729.876 per bulan dan berlaku mulai 1 Januari 2026.
Apakah UMP dan UMK berlaku untuk semua karyawan?
Upah minimum merupakan batas minimum pengupahan yang berlaku sesuai ketentuan. Penerapannya perlu memperhatikan status hubungan kerja, struktur dan skala upah, serta ketentuan pengupahan yang berlaku bagi perusahaan dan pekerja, dengan mempertimbangkan biaya hidup dan kondisi ketenagakerjaan sesuai regulasi.
