Istilah UMR dan UMK masih sering digunakan ketika membahas standar upah pekerja di suatu daerah. Padahal, keduanya tidak sepenuhnya sama dan istilah UMR sendiri sudah tidak digunakan secara resmi dalam sistem pengupahan saat ini.
Bagi perusahaan, memahami perbedaan UMR dan UMK penting agar kebijakan pengupahan dan pengelolaan payroll dapat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
Lantas, apa yang membedakan keduanya dan istilah mana yang seharusnya menjadi acuan?
UMR dan UMK, Apakah Sebenarnya Sama?
Secara sederhana, UMR dan UMK sering dianggap sama karena keduanya digunakan untuk menyebut standar upah minimum di suatu wilayah.
Namun, UMR bukan lagi istilah resmi yang digunakan dalam regulasi pengupahan saat ini. Istilah yang digunakan sekarang adalah UMP untuk tingkat provinsi dan UMK untuk tingkat kabupaten/kota.
Lantas, bagaimana hubungan antara UMR dan UMK sebenarnya?
1. UMR Merupakan Istilah Lama
UMR merupakan singkatan dari Upah Minimum Regional, yaitu istilah yang dahulu digunakan untuk menyebut upah minimum berdasarkan wilayah.
Istilah ini masih populer di masyarakat, tetapi sudah tidak menjadi nomenklatur resmi dalam sistem pengupahan saat ini.
2. UMK Merupakan Istilah Resmi untuk Kabupaten/Kota
UMK atau Upah Minimum Kabupaten/Kota merupakan istilah resmi yang digunakan untuk menyebut upah minimum pada tingkat kabupaten atau kota.
UMK berlaku secara spesifik di wilayah kabupaten/kota yang telah memenuhi ketentuan untuk menetapkan UMK.
Baca Juga: Jenis-Jenis Sistem Upah yang Berlaku di Indonesia
3. UMR dan UMK Sering Digunakan untuk Maksud yang Sama
Dalam percakapan sehari-hari, istilah UMR masih sering digunakan untuk menyebut upah minimum suatu daerah. Karena itu, ketika seseorang mencari “UMR daerah X”, yang dimaksud dapat berupa UMP maupun UMK, tergantung wilayah yang dibicarakan.
Jadi, UMR dan UMK dapat dianggap sama dalam konteks penggunaan sehari-hari, tetapi keduanya tidak sama jika dilihat dari istilah resmi dalam regulasi.
4. Istilah UMR Sudah Digantikan dalam Regulasi
Sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000, nomenklatur UMR mengalami perubahan.
Istilah UMR Tingkat I berubah menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP), sedangkan UMR Tingkat II berubah menjadi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
Apa Perbedaan UMP dan UMK?
Setelah mengetahui bahwa UMR merupakan istilah lama, pembahasan berikutnya dapat diarahkan pada perbedaan UMP dan UMK sebagai istilah resmi yang digunakan dalam sistem pengupahan.
Perbedaannya terutama dapat dilihat dari cakupan wilayah, mekanisme penetapan, hingga penggunaannya dalam administrasi perusahaan.
1. Berdasarkan Cakupan Wilayah
Perbedaan paling mendasar antara UMP dan UMK adalah cakupan wilayah penerapannya.
- UMP (Upah Minimum Provinsi) berlaku pada tingkat provinsi.
- UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) berlaku pada tingkat kabupaten/kota.
Artinya, UMP dapat menjadi standar upah minimum pada tingkat provinsi, sedangkan UMK lebih spesifik untuk kabupaten atau kota tertentu.
Baca Juga: Gaji Prorate: Rumus, Cara dan Contoh Menghitungnya!
2. Berdasarkan Mekanisme Penetapannya
UMP dan UMK sama-sama ditetapkan oleh gubernur, tetapi proses pengusulannya memiliki mekanisme yang berbeda.
- UMP melibatkan dewan pengupahan provinsi dalam proses penghitungan dan rekomendasi.
- UMK melibatkan dewan pengupahan kabupaten/kota serta pemerintah kabupaten/kota sebelum ditetapkan oleh gubernur sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Berdasarkan Besaran Upah Minimum
Besaran UMP berlaku sebagai standar upah minimum pada tingkat provinsi, sedangkan UMK dapat memiliki nilai yang berbeda untuk setiap kabupaten/kota.
Perbedaan nilai tersebut memungkinkan standar upah minimum mempertimbangkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan pada wilayah yang lebih spesifik.
Faktor Penentu Upah Minimum
Besaran upah minimum tidak hanya ditentukan berdasarkan satu indikator. Regulasi terbaru menetapkan sejumlah variabel yang menjadi bagian dari proses penyesuaiannya.
Beberapa faktor tersebut meliputi:
1. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu variabel dalam formula penyesuaian upah minimum. Untuk provinsi maupun kabupaten/kota, data pertumbuhan ekonomi bersumber dari perhitungan statistik yang ditentukan dalam regulasi.
2. Inflasi
Inflasi juga diperhitungkan dalam penyesuaian upah minimum. Dalam PP Nomor 49 Tahun 2025, inflasi yang digunakan merupakan inflasi provinsi yang dihitung berdasarkan perubahan indeks harga konsumen pada periode yang telah ditentukan.
3. Kebutuhan Hidup Layak
Kebutuhan hidup layak menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan indeks tertentu. Konsep ini mengacu pada standar kebutuhan pekerja dan keluarganya dalam satu bulan untuk dapat hidup secara layak.
4. Kondisi Ketenagakerjaan
Penetapan upah minimum secara keseluruhan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Dengan demikian, perubahan kondisi ekonomi daerah dapat menjadi bagian dari pertimbangan dalam penyesuaian upah minimum.
Baca Juga: Dampak Sistem Payroll Tidak Optimal bagi Perusahaan
Mengapa Perusahaan Perlu Memahami Perbedaan Upah Minimum?
Pemahaman mengenai perbedaan UMR dan UMK bukan sekadar persoalan istilah. Bagi perusahaan, ketepatan memahami ketentuan upah minimum dapat berkaitan langsung dengan pengelolaan karyawan dan kepatuhan terhadap regulasi. Beberapa alasannya adalah:
- Memastikan kepatuhan terhadap ketentuan pengupahan, terutama ketika terdapat perubahan regulasi.
- Mengurangi risiko kesalahan dalam pengelolaan payroll, khususnya bagi perusahaan yang memiliki karyawan di berbagai wilayah.
- Memastikan data lokasi kerja karyawan tercatat dengan tepat, sehingga acuan upah minimum yang digunakan sesuai dengan wilayahnya.
- Membantu menyusun anggaran tenaga kerja, terutama ketika terdapat perubahan upah minimum setiap tahun.
- Mendukung penerapan struktur dan skala upah yang mempertimbangkan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. PP Nomor 49 Tahun 2025 menegaskan kewajiban perusahaan untuk menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut.
- Meningkatkan akurasi administrasi kepegawaian, karena data karyawan, jabatan, dan pengupahan dapat dikelola secara lebih terstruktur.
Optimalkan Pengelolaan HR dan Payroll dengan Software HRIS Gaji.id
Perubahan regulasi pengupahan dapat menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi perusahaan yang memiliki banyak karyawan atau menjalankan operasional di berbagai wilayah. Kesalahan memahami istilah, memperbarui ketentuan, atau mengelola data karyawan dapat membuat pekerjaan HR semakin kompleks.
Anda tidak harus menghadapi seluruh proses tersebut secara manual. Gaji.id berkomitmen membantu para HR di Indonesia dalam mengoptimalkan penggunaan software HRIS, dengan fitur yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan serta dukungan dalam penggunaannya.
Gaji.id mendukung berbagai kebutuhan pengelolaan SDM melalui:
- Payroll
- Absensi
- Employee Self Service
- Personalia
- Rekrutmen
- Task Appraisal
- Performance Management
Jika Anda ingin mengoptimalkan pengelolaan HR melalui sistem yang terintegrasi, hubungi tim Gaji.id dan jadwalkan demo untuk mengetahui solusi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan Anda.
