Upah Karyawan di Bawah Gaji UMR, Ini Sanksinya!

Gaji UMR (Upah Minimum Regional) adalah jumlah upah minimum yang harus dibayar oleh pengusaha kepada pekerja dalam suatu wilayah di Indonesia. Pemerintah –tepatnya Dewan Pengupahan Daerah (DPD)– menetapkan UMR berdasarkan pertimbangan inflasi, kebutuhan hidup layak, dan pertumbuhan ekonomi. Artikel ini akan membahas pentingnya membayar gaji sesuai UMR dan sanksi hukum yang dapat dikenakan pada perusahaan bila tidak melakukannya.

Komponen-komponen Gaji UMR

Setidaknya ada tiga komponen yang terdapat di dalam UMR, antara lain:

1. Gaji pokok yang dibayar oleh perusahaan kepada karyawan. Besaran atau nilai dari gaji pokok ini sesuai dengan jumlah yang telah disepakati sebelumnya dalam kontrak kerja;
2. Tunjangan-tunjangan tetap seperti THR (Tunjangan Hari Raya), asuransi kesehatan, asuransi ketenagakerjaan, dan lain sebagainya;
3. Tunjangan tidak tetap seperti bonus atas kinerja, transportasi, uang makan, dan lain sebagainya.

Baca Juga: Apakah Omnibus Law Itu?

Adapun pembahasan mengenai upah minimum selengkapnya tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 mengenai Upah Minimum. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Upah Minimum dibagi menjadi 4, antara lain:

1. Upah Minimum Regional Tingkat 1 atau biasa disebut dengan Upah Minimum Provinsi (UMP);
2. Upah Minimum Regional Tingkat II atau biasa disebut dengan Upah Minimum Kabupaten atau Kota (UMK);
3. Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat I atau biasa disebut dengan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP);
4. Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat II atau biasa disebut Upah Minimum Sektoral Kabupaten atau Kota (UMSK).

Banyak pihak yang mendorong agar UMR terus ditingkatkan setiap tahunnya untuk memastikan bahwa pekerja dapat hidup dengan layak dan memiliki standar kehidupan yang memadai. Hanya saja, para pengusaha sering mengkhawatirkan peningkatan UMR karena dapat meningkatkan biaya produksi dan mengurangi daya saing mereka di pasar global. Argumen ini diperkuat oleh pengusaha kecil dan menengah yang mungkin kesulitan menyesuaikan diri dengan kenaikan biaya tenaga kerja.

Pengusaha dapat merespon peningkatan UMR dengan melakukan penyesuaian dalam model bisnis mereka, seperti meningkatkan efisiensi, mengadopsi teknologi yang lebih efisien, atau mengurangi biaya produksi. Namun perhatian lebih perlu diberikan kepada para pengusaha kecil dan menengah. Mereka perlu mendapatkan dukungan, baik dari pemerintah maupun dari lembaga lainnya, untuk membantu mereka beradaptasi dengan UMR yang meningkat setiap tahunnya tanpa mengorbankan kelangsungan usaha mereka. Meskipun demikian membayar gaji sesuai UMR tetap menjadi suatu kewajiban moral yang diatur oleh undang-undang, dan kelalaian dalam melakukannya dapat membuahkan sanksi hukum bagi perusahaan. 

Baca Juga: 4 Kegunaan Menggunakan Aplikasi Slip Gaji

Mengapa Perusahaan Perlu Membayar Gaji UMR?

Memberikan gaji Upah Minimum Regional (UMR) memiliki beberapa alasan yang penting dan bermanfaat, baik bagi pekerja maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa memberikan gaji sesuai UMR dianggap penting:

1. Keadilan Sosial: Memberikan gaji UMR membantu menciptakan keadilan sosial di masyarakat dengan memastikan bahwa pekerja menerima kompensasi yang setidaknya mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Hal ini membantu mengurangi kesenjangan pendapatan dan memberikan akses yang lebih adil terhadap sumber daya ekonomi.

2. Kesejahteraan Pekerja: UMR memastikan bahwa pekerja mendapatkan gaji yang cukup untuk hidup dengan layak dan memiliki standar kehidupan yang memadai. Hal ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individual pekerja, tetapi juga kontribusi mereka terhadap perekonomian secara keseluruhan dengan meningkatkan daya beli mereka.

3. Produktivitas dan Kinerja: Memberikan gaji sesuai UMR dapat meningkatkan motivasi dan loyalitas pekerja terhadap perusahaan mereka. Pekerja yang merasa dihargai dengan upah yang layak cenderung lebih termotivasi untuk bekerja dengan baik dan meningkatkan produktivitas serta kinerja keseluruhan perusahaan.

4. Stabilitas dan Keamanan: Gaji UMR dapat membantu mencegah ketegangan sosial dan konflik antara pekerja dan pengusaha. Dengan memberikan upah yang setidaknya mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar, hal ini dapat mengurangi kemungkinan protes, pemogokan, atau tindakan kolektif lainnya yang dapat mengganggu stabilitas sosial.

5. Sanksi Hukum: Merujuk pada Pasal 23 ayat (1) PP 36/ 2021, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Ketentuan sanksi pengusaha yang membayar upah dibawah upah minimum diatur oleh UU 6/ 2023. Sanksi bagi perusahaan yang membayar gaji di bawah UMR dikenakan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Sanksi ini diatur dalam Pasal 81 angka 66 UU 6/ 2023 yang mengubah Pasal 185 ayat (1) UU 13/ 2003. 

Namun pengecualian atau kondisi khusus berlaku bagi usaha mikro dan kecil. Pembayaran upah di bawah minimum dapat diimplementasikan kepada usaha mikro dan kecil sesuai pasal 81 angka 31 dari UU 6/ 2023 yang menyisipkan pasal 90B pada UU 13/ 2003. Tetapi ketentuan pembayaran di bawah UMR harus tetap merupakan kesepakatan bersama antara perusahaan dan buruh/ pekerja, serta harus mengikuti aturan persentase yang telah diatur oleh undang-undang. 

Dengan demikian, memberikan gaji UMR bukan hanya merupakan kewajiban hukum, moral, dan etis, tetapi juga merupakan strategi ekonomi yang cerdas untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, stabil, dan sejahtera.

Pembayaran gaji adalah pekerjaan yang cukup rumit dan memakan waktu. Namun dengan aplikasi Gaji, tim HR perusahaan Anda dapat melakukan perhitungan dan pembayaran gaji secara otomatis dan tepat waktu. Hubungi kami atau jadwalkan demo untuk informasi lebih lanjut.