facebook pixel

Gaji Gross: Komponen Penghasilan dan Cara Menghitungnya

gaji gross

Gaji gross atau gross salary merupakan total penghasilan karyawan sebelum dikurangi potongan seperti PPh 21, iuran BPJS yang menjadi tanggungan pekerja, dan potongan lain sesuai ketentuan perusahaan.

Nilai ini dapat mencakup gaji pokok, tunjangan tetap, serta komponen penghasilan tidak tetap yang menjadi hak karyawan pada periode penggajian tertentu. Contohnya, bonus, insentif, komisi, dan upah lembur. Simak informasi selengkapnya berikut ini!

Apa Saja Komponen Gaji Gross?

Komponen gaji gross dapat berbeda sesuai jabatan, kebijakan perusahaan, dan perjanjian kerja. Secara umum, berikut beberapa komponen yang dapat membentuk penghasilan bruto karyawan.

1. Gaji Pokok

Gaji pokok merupakan imbalan dasar yang dibayarkan perusahaan berdasarkan jabatan atau pekerjaan karyawan. Besarannya ditetapkan dalam perjanjian kerja dan menjadi bagian utama dari struktur pengupahan.

Dalam penyusunan struktur upah, perusahaan juga perlu memperhatikan ketentuan komposisi upah pokok dan tunjangan tetap. 

PP Nomor 36 Tahun 2021 mengatur bahwa apabila komponen upah terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap, besaran upah pokok paling sedikit 75% dari jumlah keduanya.

2. Tunjangan Tetap

Tunjangan tetap merupakan pembayaran tambahan yang diberikan secara rutin dan tidak bergantung pada kehadiran atau pencapaian kondisi tertentu.

Contohnya meliputi:

  • Tunjangan jabatan.
  • Tunjangan keluarga.
  • Tunjangan perumahan.
  • Tunjangan tetap lainnya sesuai kebijakan perusahaan.

Komponen ini perlu dicantumkan secara jelas dalam struktur kompensasi agar HR dapat mengelola data penghasilan dan dasar perhitungan kewajiban payroll secara konsisten.

Baca Juga: Cara Menghitung Gaji Karyawan, Ini Rumus & Contohnya!

3. Tunjangan Tidak Tetap

Tunjangan tidak tetap diberikan berdasarkan kondisi atau persyaratan tertentu. Nilainya dapat berubah mengikuti kehadiran, aktivitas kerja, atau kebijakan perusahaan.

Contohnya adalah uang makan berdasarkan hari kerja, tunjangan transportasi berdasarkan kehadiran, dan tunjangan operasional tertentu.

Karena nilainya dapat berubah setiap periode, HR perlu memastikan data pendukungnya sudah sesuai sebelum proses payroll dilakukan.

4. Bonus, Insentif, dan Komisi

Bonus, insentif, dan komisi merupakan penghasilan tambahan yang dapat diberikan berdasarkan pencapaian individu, target tim, atau hasil bisnis perusahaan.

Komponen ini umumnya bersifat variabel. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan periode pengakuan dan pembayaran sesuai dengan kebijakan kompensasi yang berlaku.

Jika komponen tersebut menjadi hak karyawan pada periode penggajian terkait, nilainya dapat menambah total penghasilan bruto pada periode tersebut.

5. Upah Lembur

Upah lembur merupakan kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan melebihi waktu kerja yang ditetapkan sesuai ketentuan. Besarannya mengikuti perhitungan dan persyaratan ketenagakerjaan yang berlaku.

HR perlu memastikan data jam kerja, persetujuan lembur, dan dasar perhitungannya telah diverifikasi. 

Ketepatan data ini berpengaruh terhadap nilai penghasilan bruto yang diproses dalam payroll.

Apa Perbedaan Gaji Gross, Gaji Net, dan Gross Up?

Istilah gaji gross, gaji net, dan gross up sering digunakan dalam pembahasan kompensasi. Ketiganya memiliki mekanisme yang berbeda, terutama dalam perlakuan pajak penghasilan karyawan.

1. Gaji Gross

Dalam skema gross, perusahaan menetapkan penghasilan sebelum potongan. PPh 21 dan iuran BPJS yang menjadi tanggungan pekerja kemudian diperhitungkan sebagai potongan dari penghasilan karyawan.

Dengan demikian, jumlah yang diterima karyawan setelah seluruh potongan dapat lebih rendah daripada nilai gaji gross yang disepakati.

2. Gaji Net

Gaji net atau gaji bersih merupakan nominal yang diterima karyawan setelah memperhitungkan potongan yang berlaku.

Dalam skema pajak net, perusahaan menanggung PPh 21 karyawan sehingga pajak tersebut tidak mengurangi nominal gaji bersih yang telah disepakati. 

Perusahaan tetap perlu menghitung dan mengadministrasikan kewajiban pajak sesuai ketentuan.

3. Gross Up

Skema gross up dilakukan dengan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan. Tunjangan tersebut diperhitungkan sebagai bagian dari penghasilan, kemudian digunakan untuk menanggung PPh 21 sesuai mekanisme perpajakan yang berlaku.

Dengan skema ini, perusahaan menambahkan komponen tunjangan pajak ke dalam penghasilan karyawan. Nilai tunjangan perlu dihitung secara tepat karena dapat memengaruhi penghasilan bruto dan besaran pajak.

Perbedaan ketiganya dapat dirangkum sebagai berikut:

Aspek Gross Net Gross Up
Perlakuan PPh 21 Dipotong dari penghasilan karyawan Ditanggung perusahaan Diberikan melalui tunjangan pajak
Komponen tunjangan pajak Tidak wajib ada Tidak menjadi komponen khusus Ada tunjangan pajak
Dampak pada penghasilan bersih Berkurang karena potongan Mengikuti nilai bersih yang disepakati Pajak dikompensasi melalui tunjangan
Beban perusahaan Sesuai komponen kompensasi dan kewajiban pemberi kerja Termasuk pajak yang ditanggung Termasuk tunjangan pajak

Baca Juga: Fungsi HR Payroll bagi Perusahaan dan Prosesnya

Bagaimana Cara Menghitung Gaji Gross hingga Take Home Pay?

Perhitungan gaji gross dimulai dengan menjumlahkan seluruh komponen penghasilan karyawan pada periode penggajian. Setelah itu, perusahaan menghitung potongan yang menjadi tanggungan pekerja untuk memperoleh nilai take-home pay.

Secara umum, rumusnya sebagai berikut:

Gaji Gross = Gaji Pokok + Tunjangan Tetap + Tunjangan Tidak Tetap + Bonus/Insentif + Upah Lembur

Sementara itu:

Take-Home Pay = Gaji Gross – Potongan Karyawan

Potongan dapat mencakup PPh 21, iuran BPJS yang menjadi tanggungan pekerja, serta potongan lain yang sah dan sesuai ketentuan perusahaan.

Contoh Perhitungan Gaji Gross

Misalnya, seorang karyawan memiliki komponen penghasilan bulanan sebagai berikut:

Komponen Penghasilan Nominal
Gaji pokok Rp8.000.000
Tunjangan jabatan Rp1.000.000
Tunjangan transportasi Rp500.000
Insentif bulanan Rp750.000
Upah lembur Rp250.000
Total gaji gross Rp10.500.000

Berdasarkan ilustrasi tersebut, gaji gross karyawan mencapai Rp10.500.000 sebelum potongan.

Selanjutnya, perusahaan menghitung potongan yang menjadi tanggungan pekerja. Sebagai gambaran, potongan tersebut dapat terdiri atas:

  • PPh 21 sesuai status dan ketentuan perpajakan karyawan.
  • Iuran JHT bagian pekerja.
  • Iuran Jaminan Pensiun bagian pekerja, jika berlaku.
  • Iuran BPJS Kesehatan bagian pekerja sesuai ketentuan.
  • Potongan lain yang sah berdasarkan kebijakan atau persetujuan yang berlaku.

Setelah seluruh potongan dihitung, perusahaan memperoleh nilai take-home pay yang dibayarkan kepada karyawan. 

Sebelum potongan, gross salary mencakup gaji pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, bonus, insentif, dan upah lembur yang menjadi hak karyawan.

Potongan tersebut telah diatur dalam am Surat Edaran BPJS Ketenagakerjaan Nomor B/0246/022021:

  • Sebagai gambaran, iuran JHT terdiri atas 3,7% yang ditanggung perusahaan dan 2% oleh karyawan. 
  • Sementara itu, iuran Jaminan Pensiun terdiri atas 2% dari perusahaan dan 1% dari karyawan. 
  • Untuk BPJS Kesehatan, porsinya sebesar 4% dari perusahaan dan 1% dari karyawan, sesuai ketentuan yang berlaku.

Perusahaan perlu memisahkan porsi iuran pemberi kerja dan pekerja agar perhitungan gross salary, potongan, dan take-home pay tetap akurat.

Baca Juga: Apa Perbedaan UMR dan UMK? Ini Penjelasannya!

Bagaimana Sistem Payroll Membantu Pengelolaan Gaji Gross?

Sistem payroll membantu HR mengelola komponen penghasilan dan potongan secara lebih terstruktur melalui beberapa fungsi berikut:

  • Mengelola data penggajian secara terpusat. Informasi gaji pokok, tunjangan, dan data karyawan tersimpan dalam satu sistem sehingga HR dapat menyiapkan komponen penghasilan berdasarkan periode payroll.
  • Mengintegrasikan data absensi dan lembur. Data kehadiran dan jam lembur dapat menjadi input dalam proses penggajian. Integrasi ini membantu mengurangi pemindahan data secara manual.
  • Mendukung perhitungan pajak dan BPJS. Pengelolaan komponen payroll yang mengikuti ketentuan PPh 21 dan BPJS membantu HR memproses kewajiban penggajian secara lebih konsisten.
  • Mendukung pemeriksaan dan pelaporan. Dokumentasi komponen penghasilan dan potongan membantu HR serta Finance melakukan rekonsiliasi dan menelusuri perubahan data payroll.

Kelola Penggajian secara Akurat dengan Aplikasi Gaji Karyawan Gaji.id

Pengelolaan gaji gross membutuhkan ketelitian dalam memproses setiap komponen penghasilan, potongan, pajak, dan iuran jaminan sosial. 

Ketika jumlah karyawan dan kompleksitas operasional meningkat, perusahaan membutuhkan sistem payroll yang mendukung konsistensi data serta ketepatan administrasi.

Gaji.id mendukung pengelolaan payroll melalui sistem yang membantu HR memproses komponen penggajian, administrasi PPh 21, dan BPJS sesuai kebutuhan perusahaan. D

ukungan pengelolaan absensi dan data karyawan juga membantu perusahaan menyiapkan informasi yang diperlukan dalam proses payroll.

Dengan pengelolaan yang lebih terstruktur, HR dan Finance dapat meningkatkan akurasi perhitungan, mengurangi pekerjaan administratif berulang, serta menjaga dokumentasi penggajian perusahaan.

Untuk mengetahui bagaimana solusi payroll Gaji.id dapat mendukung proses penggajian di perusahaan Anda, kunjungi halaman aplikasi gaji karyawan. 

Hubungi tim Gaji.id dan jadwalkan demo untuk mendiskusikan kebutuhan pengelolaan payroll perusahaan.

Share this Article: