Sebagai pekerja, Anda mungkin perlu mengetahui adanya rencana pemerintah untuk mengubah skema Dana Bagi Hasil (DBH) dari potongan pajak karyawan. Selama ini, sistem pembagian DBH dari PPh 21 karyawan mengikuti lokasi pemotong pajak, yaitu kantor atau perusahaan tempat karyawan bekerja. Artinya, meskipun seorang karyawan berdomisili di suatu daerah, pajak yang dipotong dikaitkan dengan lokasi kantor tempat mereka bekerja. Hal ini berakibat pada ketidakseimbangan dalam distribusi penerimaan daerah karena banyak daerah asal pekerja tidak merasakan manfaat dari kontribusi mereka.<\/p>\n\n\n\n
Pertimbangan perubahan DBH ini merupakan respons atas keinginan keadilan fiskal dan desakan dari daerah yang merasa dirugikan. Menyikapi hal itu, Kementerian Keuangan melalui Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menindaklanjutinya dengan mengkaji perubahan mekanisme pembagian DBH PPh 21. Pembagian DBH yang awalnya berbasis lokasi pemotong akan diubah menjadi berbasis domisili karyawan.<\/p>\n\n\n\n
Skema Lampau dan Rencana Skema Baru<\/strong><\/p>\n\n\n\n Berikut ini adalah penjelasan yang lebih terperinci mengenai skema lama dan rencana skema baru dari DBH PPh 21:<\/p>\n\n\n\n Skema Lama (berbasis lokasi pemotong):<\/strong><\/p>\n\n\n\n\n