Layoff massal, atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara besar-besaran semakin sering terjadi semenjak pandemi COVID-19. Bahkan pasca pandemi pun, ombak layoff masih terjadi di berbagai perusahaan. Ini adalah langkah drastis yang harus diambil perusahaan untuk menyesuaikan kondisi bisnis, efisiensi, karena pandemi atau resesi. Di Indonesia, proses layoff massal tidak hanya memberi dampak sosial, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang serius. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami kewajiban perusahaan ketika layoff massal, agar dapat menyikapi dan menindaklanjutinya dengan benar. Ini berlaku baik untuk karyawan yang terdampak maupun perusahaan yang melakukan layoff massal. Artikel ini akan mengupas tentang kewajiban perusahaan ketika layoff massal, termasuk aturan dan konsekuensi hukum jika kewajiban tersebut tidak terpenuhi.<\/p>\n\n\n\n
Dasar Hukum Layoff Massal di Indonesia<\/strong><\/p>\n\n\n\n Secara hukum, PHK diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang kemudian direvisi melalui UU Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) dan peraturan pelaksananya seperti Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2021. Layoff massal merupakan istilah lain untuk PHK massal, sehingga tunduk pada ketentuan umum PHK dan prosedur pelaksanaannya.<\/p>\n\n\n\n