Author name: Temmy

Pemerintah telah menetapkan bahwa perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta Tapera paling lambat pada tahun 2027. Hal ini tertuang dalam PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera. Dengan diterbitkannya aturan terbaru dalam PP Nomor 21 Tahun 2024, baik PNS maupun karyawan swasta wajib menjadi peserta Tapera. Peraturan-peraturan ini tentu membuat seluruh pemberi kerja di

Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera adalah program yang digalakkan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau. Kini melalui PP 21/ 2024 pemerintah mewajibkan Tapera bagi seluruh pekerja di Indonesia, termasuk PNS, pegawai swasta, dan pekerja mandiri. Selanjutnya, karena ini merupakan suatu program tabungan, bagaimana syarat pencairan Tapera? Simak artikel

Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menjadi bahan diskusi hangat di tengah masyarakat. Respon yang bervariasi pun bermunculan, terutama menjelang tenggat waktu pendaftaran kepesertaan Tapera pada tahun 2027. Banyak dari anggota masyarakat yang meresahkan mengenai adanya tambahan potongan iuran bagi pekerja. Namun karena pelaksanaan Tapera telah secara resmi termaktub dalam undang-undang, ada baiknya bila kita mempersiapkan diri.

Disahkannya Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA) oleh DPR dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu membawa banyak keuntungan bagi para pekerja wanita di Indonesia. Cuti melahirkan hingga 6 bulan misalnya, merupakan salah satu aturan UU KIA yang paling banyak dibicarakan belakangan ini. Selain itu, suami atau ayah juga dapat memperoleh cuti ayah saat ibu

UU KIA resmi disahkan oleh DPR dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa, 4 Juni 2024. Pengesahan RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan menjadi UU KIA ini disambut baik oleh masyarakat, terutama pekerja wanita. Salah satu aturan yang paling dibicarakan adalah adanya cuti melahirkan 6 bulan bagi ibu yang melahirkan.