Ketika bisnis memasuki titik kritis, banyak perusahaan tergesa-gesa mengambil keputusan PHK. Ini tidak salah, bila tujuannya adalah untuk menyelamatkan \u201cnyawa\u201d perusahaan. Keberlanjutan operasional bisnis memang patut menjadi prioritas utama. Namun demi reputasi perusahaan dan rasa kemanusiaan, keputusan ini harus menjadi opsi yang paling akhir. Lagipula, hukum ketenagakerjaan Indonesia mewajibkan satu tahapan penting sebelum PHK dijatuhkan. Tahapan itu adalah prosedur mediasi bipartit sebelum PHK. Mengabaikannya bukan hanya berisiko secara hukum, tetapi juga mencerminkan tata kelola SDM yang kurang matang. Untuk membantu Anda memahami mediasi bipartit, artikel ini akan mengulas secara lengkap tentang proses tersebut dan prosedur pelaksanaannya. <\/p>\n\n\n\n
Apa Itu Mediasi Bipartit?<\/strong><\/p>\n\n\n\n Mediasi bipartit adalah proses perundingan langsung antara pengusaha dan pekerja. Prosesnya dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial secara musyawarah. Istilah “bipartit” merujuk pada dua pihak yang terlibat, yakni perusahaan dan karyawan. Dalam tahap ini, tidak ada pihak ketiga yang menjadi mediator. Prosedur mediasi bipartit sebelum PHK diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Regulasi ini menegaskan bahwa perundingan bipartit wajib diupayakan lebih dahulu. Bila proses ini gagal, barulah sengketa dilanjutkan ke tahap mediasi oleh dinas ketenagakerjaan.<\/p>\n\n\n\n