Berita baik untuk kaum pekerja di Indonesia, sebab menurut aturan terbaru, manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) meningkat signifikan tahun ini. Apalagi bagi banyak pekerja, PHK bukan sekadar kehilangan pekerjaan. PHK berarti hilangnya penghasilan, sementara kebutuhan hidup tetap berjalan dan bahkan bertambah seiring waktu. Pemerintah merespon kegelisahan ini lewat update JKP 2026 manfaat 60% selama 6 bulan, sebuah perubahan kebijakan yang cukup substansial. Melalui langkah strategis tersebut, regulasi perlindungan tenaga kerja tampil lebih adaptif dan solutif. Simak artikel ini lebih lanjut untuk penjelasan lengkapnya.<\/p>\n\n\n\n
Apa yang Berubah dari Aturan JKP Lama<\/strong><\/p>\n\n\n\n Sebelumnya, manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) diberikan secara bertingkat. Pekerja yang ter-PHK sebelumnya hanya menerima 45% dari upah terakhir untuk tiga bulan pertama, dan 25% untuk tiga bulan berikutnya. Skema ini dianggap kurang memadai untuk menopang kebutuhan pekerja selama mencari pekerjaan baru, apalagi bila mereka sudah berkeluarga.<\/p>\n\n\n\n Melalui update JKP 2026 manfaat 60% selama 6 bulan, skema bertingkat tersebut dihapus. Berdasarkan PP 6\/2025, pekerja yang mengalami PHK kini berhak memperoleh manfaat JKP sebesar 60% upah selama 6 bulan penuh. Besaran ini berlaku konsisten setiap bulan, tanpa penurunan persentase di pertengahan periode.<\/p>\n\n\n\n Penting dipahami, manfaat ini dihitung dari upah yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Upah yang digunakan adalah upah terakhir yang dilaporkan dengan batas maksimal Rp5.000.000. Artinya, bagi pekerja bergaji di atas angka tersebut, manfaat JKP tetap dihitung dengan dasar Rp5.000.000.<\/p>\n\n\n\n