Di dunia kerja modern, mempekerjakan karyawan tanpa jam kerja yang benar dapat berujung pada sanksi yang memberatkan perusahaan. Padahal soal jam kerja sudah diatur jelas dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Ciptaker. Karena itu, memahami aturan jam kerja menurut UU Ciptaker menjadi fondasi penting bagi manajemen SDM yang bertanggung jawab. Regulasi ini bukan sekadar formalitas hukum, melainkan panduan nyata untuk melindungi hak dan produktivitas karyawan. Bagi tim HR, regulasi tersebut menjadi acuan utama dalam menyusun kebijakan absensi dan penggajian.<\/p>\n\n\n\n
UU Cipta Kerja disahkan pada Oktober 2020 dan merevisi sejumlah ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Salah satu aspek yang ikut diperbarui adalah pengaturan waktu kerja, lembur, dan hak istirahat karyawan. Perubahan ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas bagi dunia usaha, dengan tetap melindungi kesejahteraan dan kesehatan tenaga kerja.<\/p>\n\n\n\n
Ketentuan Dasar Jam Kerja<\/strong><\/p>\n\n\n\n Aturan jam kerja menurut UU Ciptaker menetapkan dua sistem waktu kerja yang dapat dipilih perusahaan, yaitu:<\/p>\n\n\n\n Perusahaan bebas menentukan sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan operasional bisnisnya. Yang penting, total jam kerja aktif tidak boleh melampaui 40 jam dalam satu minggu kerja. Pemilihan sistem ini sebaiknya juga mempertimbangkan kesepakatan dalam perjanjian kerja atau PKB perusahaan.<\/p>\n\n\n\n\n